Januari 2026
Ada fenomena para pejabat, di lingkungan apa saja, yang lebih senang melakukan perjalanan dinas dibandingkan menyelesaikan persoalan di ruang kerjanya sendiri. Secara administratif, semua tampak sah dan rapi. Anggaran tersedia, laporan dibuat, kegiatan didokumentasikan. Namun secara substantif, negara kerap kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekadar biaya perjalanan: waktu efektif kepemimpinan.
Fenomena ini bukan semata soal teknis birokrasi, melainkan soal orientasi nilai. Jabatan tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai akses terhadap fasilitas. Ketika perjalanan dinas lebih menggoda karena honor dan uang saku, sementara hasil kegiatannya minim dampak, maka yang sesungguhnya terjadi adalah pergeseran dari ketulusan menuju kefulusan.
Dalam konteks kepemimpinan, sejarah justru memberi pelajaran yang jernih. Ketika penulis berada di Baitul Maqdis, pemandu perjalanan kami banyak bercerita tentang kisah-kisah ketulusan pasukan Islam setelah membebaskan Yerusalem. Ketulusan itu ternyata berakar dari teladan di puncak kepemimpinan: Umar bin Khattab.
Umar bin Khatab datang ke Yerusalem langsung dari Madinah—menempuh perjalanan lebih dari seribu kilometer—hanya dengan menunggang seekor unta. Tanpa iring-iringan, tanpa pengawal elit, tanpa simbol kemewahan kekuasaan. Pakaiannya lusuh, perbekalannya sederhana, jauh dari bayangan seorang penguasa imperium. Namun justru dari kesederhanaan itulah wibawa kepemimpinan Umar terpancar.
Kedatangan Umar ke Yerusalem bukan tanpa alasan. Patriark Sophronius, pimpinan tertinggi Bizantium di kota itu, menolak menyerahkan kunci Yerusalem kepada siapa pun selain pemimpin tertinggi kaum Muslimin. Ia ingin melihat langsung sosok yang memimpin kekuatan baru tersebut. Yang ia temui adalah seorang pemimpin agung yang sederhana, bersih dari ambisi pribadi, dan memerintah dengan ketulusan.
Keteladanan di puncak inilah yang kemudian memantul ke bawah. Salah satu cerminnya adalah Amr bin Ash. Setelah Yerusalem dibebaskan, Amr tidak larut dalam euforia kemenangan. Ia tidak meminta jabatan, tidak menuntut imbalan, dan tidak menjadikan keberhasilan itu sebagai alat tawar. Ia justru menghadap Umar bin Khattab untuk meminta izin melanjutkan misi membebaskan Mesir, semata-mata karena pertimbangan strategis dan kemaslahatan umat. Tidak ada motivasi fulus dalam keputusan itu; tidak ada uang transport atau uang saku pasukan; apa lagi uang penginapan; dan uang-uang yang lain, dengan bekal seadanya Amr bis Ash dan pasukan berangkat menyebrangi gurun Sinai yang membentang panjang bagai tak bertepi menuju Cairo. Tentu, berbekal visi dan misi perjuangan yang kuat demi kepentingan umat.
Sejarah ini penting dihadirkan bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai cermin etika kepemimpinan. Ketulusan pemimpin tertinggi melahirkan budaya ketulusan di level bawah. Kesederhanaan di puncak menciptakan disiplin moral di seluruh sistem.
Jika logika ini kita tarik ke pengelolaan pendidikan tinggi hari ini, refleksinya menjadi relevan. Kampus sejatinya adalah ruang untuk berkembang bersama. Namun tidak jarang kita menyaksikan pejabat kampus yang lebih sibuk mengatur jadwal dinas luar dibandingkan membenahi persoalan inti akademik.
Perjalanan dilakukan berulang kali, tetapi hasilnya tidak kembali ke kampus. Tidak ada perbaikan kebijakan, tidak ada penguatan mutu, tidak ada transfer pengetahuan. Yang pulang hanyalah laporan administratif dan klaim honor transport. Sementara itu, waktu efektif untuk memimpin, membina, dan mengambil keputusan strategis terbuang percuma. Tentu tidak semua kampus dan tidak semua kegiatan dinas luar berujung seperti itu. Ada juga kegiaatan bancmark, studi tiru, dan lain-lain yang membawa bekal pencerahan dan semangant baru untuk perubahan lebih maju dan cepat di institusinya.
Disisi lain, harus disadari bahwa pejabat, baik di negara maupun di kampus, memang perlu sering keluar. Jaringan dibangun, peluang dibuka, dan kerja sama dirintis. Banchmarking ke institusi lain yang memberikan contoh adanya upaya-upaya terobosan dari institusi yang dipilih. Masalahnya tentu bukan pada seringnya bepergian, melainkan pada apa yang dibawa pulang.
Pejabat yang tulus tidak pulang dan dikenang hanya dengan laporan, tetapi dengan pekerjaan baru, peluang kolaborasi, dan sumber rezeki bagi institusinya. Ia memikirkan bagaimana hasil perjalanannya bisa memakmurkan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelbagai bentuk program, riset, kerja sama, dan aktivitas produktif yang berkelanjutan.
Karena itu, setiap perjalanan dinas semestinya memiliki tujuan yang jelas dan terukur: apa yang ingin dicapai, apa yang akan diperoleh, dan bagaimana hasilnya diimplementasikan. Perjalanan tanpa dampak adalah pemborosan, tetapi perjalanan yang membawa pulang manfaat adalah investasi institusional.
Dalam kerangka ini, ketulusan justru menjadi kunci produktivitas. Ketika niat lurus, pejabat akan pulang dengan kerjaan untuk anak buahnya, bukan sekadar klaim perjalanan untuk dirinya sendiri. Ketulusan melahirkan keberkahan, dan keberkahan itulah yang membuat institusi tumbuh sehat.
Ketulusan adalah energi moral yang menular. Kefulusan juga menular—dan sering kali lebih cepat. Pilihan nilai di puncak kepemimpinan akan menentukan arah budaya organisasi di bawahnya.
Sejarah telah memberikan standar kepemimpinan yang tinggi dan jelas. Kini pilihan kita menentukan arah: mengelola institusi dengan ketulusan yang melahirkan manfaat nyata, atau membiarkannya berjalan dalam kefulusan yang hanya menghasilkan kesibukan tanpa makna.
Sejatinya institusi adalah rumah besar. Idealisasi sebuah rumah yang baik: dibangun dari fondasi keimanan, dirawat dengan penuh ketulusan dan amanah, serta dapat memancarkan pencerahan.
